JAKARTA– – Penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Anggota Dewan Pimpinan Pusat (KSPSI AGN) di Istora Senayan, Jakarta, pada Jumat (5/11/2025), menjadi titik krusial di mana isu krisis logistik dan keamanan bencana Sumatera Utara diangkat langsung ke tingkat pimpinan legislatif nasional.
Dalam momen yang sarat urgensi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang hadir dalam penutupan acara, langsung berdialog dengan T.M. Yusuf, Ketua KSPSI AGN Sumatera Utara (Sumut), untuk membahas langkah-langkah darurat.
Darurat Akses: Jalur Logistik Terputus Ancam Penyaluran Bantuan
T.M. Yusuf memaparkan bahwa salah satu kendala terbesar penanganan bencana saat ini adalah kondisi infrastruktur jalan darat yang tertimbun dan terputus. Kondisi ini secara signifikan memutus rantai pasok dan memperlambat laju bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh korban di daerah terpencil.
”Efektivitas tim tanggap bencana, termasuk Brigade Tanggap Bencana KSPSI yang baru dilepas, sangat bergantung pada akses jalan. Jika jalur utama logistik lumpuh, bantuan terhenti, dan ini mengancam kondisi kemanusiaan di lokasi bencana,” tegas Yusuf.
Ia secara eksplisit meminta Sufmi Dasco untuk menggunakan kapasitasnya sebagai pimpinan DPR RI agar segera memerintahkan Kementerian/Lembaga (KL) terkait, serta Kepala Daerah di Sumut, untuk mengerahkan alat berat dan sumber daya guna memprioritaskan pembukaan kembali akses jalan darat yang terputus tersebut.
Permintaan ini menyiratkan adanya indikasi lambatnya respons dari otoritas daerah dalam pemulihan infrastruktur vital.
Isu Krusial: Penjarahan Logistik di Jalur Distribusi
Isu kedua yang diangkat dan menimbulkan kekhawatiran besar adalah masalah keamanan pengiriman logistik. T.M. Yusuf menyampaikan data di lapangan mengenai insiden penjarahan truk-truk pengangkut sembako di rute kritis.
”Kami mendapatkan laporan valid bahwa telah terjadi penjarahan logistik di wilayah rute Tarutung menuju Sidempuan. Ironisnya, tindakan penjarahan ini dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai korban bencana,” ungkap Yusuf.
Menanggapi hal ini, T.M. Yusuf mendesak Sufmi Dasco untuk memerintahkan aparat keamanan, baik Kepolisian maupun TNI, untuk memberikan pengawalan ketat dan berlapis pada setiap armada truk bantuan yang melintas di zona rawan.
Tindakan ini dianggap penting untuk menjamin bahwa bantuan, yang berasal dari donasi pekerja dan masyarakat, benar-benar sampai secara utuh dan tepat sasaran kepada korban yang sah.
Koordinasi tingkat tinggi ini, yang terjadi di tengah hiruk-pikuk penutupan Rapimnas KSPSI, menunjukkan bahwa federasi pekerja mengambil peran aktif tidak hanya dalam memberikan bantuan fisik (seperti yang dilakukan Brigana KSPSI) tetapi juga dalam melakukan advokasi kebijakan dan penjaminan keamanan logistik, memaksa respons cepat dari pemerintah pusat melalui pimpinan legislatif. (acl/isl)
