BOGOR – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi melalui riset dan pengabdian kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya saat melepas Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 IPB University di Aula FMIPA IPB University, Dramaga, Bogor, Selasa (21/7/2026).
Menurut Viva Yoga, program transmigrasi telah terbukti mampu mengubah kawasan yang sebelumnya berupa rawa maupun hutan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang produktif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Beberapa waktu lalu saya berkunjung ke Kawasan Transmigrasi Telang di Banyuasin, Sumatera Selatan. Kawasan tersebut kini telah menjadi sentra produksi beras dan bahkan menjadi salah satu daerah penghasil beras tertinggi di Indonesia,” ujarnya.
Ia berharap kehadiran Program Trans Patriot melalui TEP 2026 dapat mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Rektor IPB University Dr. Alim Setiawan Slamet, Kepala Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship Dr. Handian Purwawangsa, serta jajaran pimpinan IPB lainnya.
Viva Yoga menjelaskan, TEP 2026 merupakan kelanjutan dari program serupa pada 2025 yang melibatkan sekitar 2.000 peneliti dari berbagai perguruan tinggi, seperti UI, IPB, ITB, Universitas Padjadjaran, UGM, Universitas Diponegoro, ITS, dan Universitas Airlangga untuk melakukan riset di 154 kawasan transmigrasi.
Pada tahun ini, program diperluas dengan bergabungnya Universitas Brawijaya dan Universitas Hasanuddin. Kementerian Transmigrasi mengirimkan sebanyak 246 tim yang beranggotakan 1.230 peneliti ke 53 kawasan transmigrasi, terdiri atas 41 Kawasan Prioritas Nasional, dua Kawasan Prioritas Kementerian Transmigrasi, dan 10 Kawasan Prioritas di Papua.
Dari IPB University sendiri, tercatat 25 orang menjadi ketua tim dan 125 orang menjadi anggota yang akan bertugas di sejumlah kawasan transmigrasi, di antaranya Salor (Merauke, Papua Selatan), Selaut (Simeulue, Aceh), Brunang-Selaut dan Muara Takung-Kamang Baru (Sijunjung, Sumatera Barat), Batu Petumpang (Bangka Selatan, Bangka Belitung), serta Barelang (Batam, Kepulauan Riau).
Menurut Viva Yoga, keterlibatan para profesor, guru besar, doktor, magister, dan mahasiswa di kawasan transmigrasi diharapkan tidak hanya menghasilkan rekomendasi ilmiah, tetapi juga memberikan pengalaman langsung mengenai perjuangan para transmigran dalam membangun kehidupan yang lebih baik.
Ia mencontohkan keberhasilan para transmigran di Kabupaten Bungo, Jambi, yang sejak ditempatkan pada 1982 kini telah hidup sejahtera dari usaha perkebunan kelapa sawit dan mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang yang lebih tinggi.
“Pada masa Orde Baru, para transmigran disebut pahlawan pembangunan. Kini mereka adalah Patriot Bangsa karena telah berkontribusi membangun kawasan-kawasan baru di Indonesia,” katanya.
Viva Yoga juga mengungkapkan tingginya minat pemerintah daerah terhadap program transmigrasi. Hingga saat ini, Kementerian Transmigrasi telah menerima 61 proposal dari para bupati yang mengusulkan pembukaan kawasan transmigrasi baru.
Menurutnya, pembukaan kawasan transmigrasi bukan hanya membuka wilayah yang sebelumnya terisolasi, tetapi juga mendorong lahirnya aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ada kepala daerah yang menyampaikan bahwa biaya menuju wilayah terpencil di daerahnya bahkan lebih mahal dibandingkan pergi ke Jakarta. Program transmigrasi diharapkan menjadi solusi untuk membuka keterisolasian wilayah tersebut,” pungkasnya. (bc/isl)