Medan- Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara (PD 14 Sumut), Muhri Fauzi Hafiz, meminta pemerintah pusat membentuk Badan Koordinasi Indonesia Emas 2045, agar visi besar tersebut tidak berhenti sebagai slogan politik dan dokumen perencanaan.
Muhri mengakui Indonesia telah memiliki RPJPN 2025–2045 melalui UU Nomor 59 Tahun 2024. Namun, menurutnya, tantangan terbesar, justru memastikan target tersebut benar-benar, diterjemahkan menjadi program yang terukur dan dirasakan generasi muda, tak hanya di pulau Jawa saja tapi di Seluruh Indonesia.
“Pertanyaannya itu adalah, bukan lagi apakah Indonesia punya visi 2045? Jawabnya tentu, Kita sudah punya. Pertanyaannya, siapa yang memastikan seluruh tahapan, target dan indikatornya benar-benar tercapai?” tegas Muhri, di Medan, Sabtu (5/9/2026) malam.
Muhri menyoroti, kondisi generasi muda saat ini. Berdasarkan data BPS, menunjukkan pada Agustus 2024 sekitar 9 juta dari 44 juta penduduk usia muda, berada dalam kondisi NEET, yakni tidak sekolah, tidak bekerja dan tidak mengikuti pelatihan. Angkanya mencapai 20,31 persen. Lalu misalnya, di Sumatera Utara, BPS juga mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 5,32 persen.
“Nah, maksudnya itu, kalau persoalan pekerjaan, kualitas SDM, penyalahgunaan narkoba, integritas pemerintahan, kaderisasi kepemimpinan dan pendidikan politik generasi muda, tidak dikawal serius dari sekarang, kita patut bertanya, generasi seperti apa yang akan membawa Indonesia pada 2045?” katanya.
Muhri menegaskan, badan tersebut bukan untuk menambah birokrasi, tetapi menjadi pusat koordinasi dan evaluasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat sipil.
“Indonesia Emas 2045 harus punya target yang jelas, penanggung jawab yang jelas dan laporan capaian yang bisa dilihat publik. Jangan sampai ketika 2045 tiba, kita hanya berhasil mempertahankan namanya, tetapi gagal mencapai substansinya,” pungkas Muhri mengakhiri. (r/isl)