Surabaya – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) ke depan akan berlangsung lebih cepat, akurat, tepat sasaran, dan transparan melalui penerapan sistem Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Hal tersebut disampaikan saat meninjau langsung pelaksanaan digitalisasi Perlinsos di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/7/2026). Sistem ini memanfaatkan teknologi face recognition (pengenalan wajah) serta integrasi data lintas kementerian dan lembaga untuk memverifikasi calon penerima bantuan.
Dalam kunjungan tersebut, Qodari menyaksikan proses pendataan mulai dari memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), verifikasi biometrik, hingga pencocokan data dengan berbagai basis data pemerintah. Menurutnya, sistem ini menjadi lompatan besar dalam tata kelola perlindungan sosial karena mampu mengintegrasikan berbagai sumber data secara otomatis.
“Yang memberikan jawaban adalah sistem,” ujar Qodari.
Ia menjelaskan, penilaian kelayakan penerima bansos dilakukan berdasarkan data objektif, seperti penggunaan listrik dari PLN, kepemilikan kendaraan dari Kepolisian, hingga data kepemilikan lahan dari ATR/BPN. Dengan demikian, penetapan penerima bantuan tidak lagi bergantung pada penilaian subjektif.
Selain itu, sistem juga menyediakan mekanisme sanggah bagi masyarakat apabila terdapat data yang tidak sesuai. Seluruh proses dilakukan secara digital sehingga penyelesaiannya diharapkan lebih cepat, transparan, dan memudahkan aparatur pemerintah dalam melakukan verifikasi.
Qodari menegaskan bahwa digitalisasi Perlinsos merupakan langkah penting untuk memastikan anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar Rp1.300 triliun, atau hampir 30 persen dari APBN, benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Yang berhak menerima harus menerima, sementara yang tidak memenuhi syarat tidak mendapatkan bantuan,” tegasnya.
Ia mengakui, selama ini masih ditemukan penerima bansos yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, sementara warga yang layak justru belum tercatat sebagai penerima. Digitalisasi diharapkan menjadi solusi agar proses pendataan dan penetapan penerima dilakukan secara objektif dan terintegrasi.
Dalam kesempatan itu, Qodari juga menerima paparan mengenai implementasi Perlinsos Digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Pemerintah Kota Surabaya.
Hingga 28 Juli 2026, Surabaya mencatat capaian pendataan tertinggi secara nasional, yakni 99,82 persen dari total 1.001.688 Kartu Keluarga (KK). Dari hasil pendataan tersebut, ditemukan sekitar 25 ribu KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos, sementara 51 ribu KK lainnya justru dinyatakan layak menerima bantuan.
“Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi Perlinsos,” kata Qodari.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan bahwa pada awal uji coba sempat terjadi perlambatan sistem. Namun setelah dilakukan peningkatan infrastruktur, proses verifikasi kini dapat berjalan lebih cepat dengan hasil yang diperoleh secara langsung.
Menurut Eddy, saat ini hanya tersisa sekitar 2.610 KK yang belum terdata, sebagian besar berada di Kelurahan Dukuh Setro. Pemerintah Kota Surabaya menargetkan pendataan mencapai 100 persen dalam satu hingga dua hari ke depan.
Sebagai informasi, uji coba Perlinsos Digital di Surabaya telah dimulai sejak 4 Juni 2026 dan ditetapkan sebagai pilot project nasional. Layanan ini berbentuk portal sehingga masyarakat cukup menggunakan NIK dan verifikasi wajah untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial. (r/isl)