Medan – Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara (PD 14 Sumut), Muhri Fauzi Hafiz, menilai kritik Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Ricky Anthony terhadap Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait aksi walk out dalam Sidang Paripurna DPRD tidak memiliki urgensi politik yang kuat.
Menurut Muhri, pernyataan Ricky Anthony justru memunculkan pertanyaan di tengah publik karena tidak diikuti dengan sikap resmi dari fraksi di DPRD.
“Menurut saya, pendapat itu sangat memprihatinkan. Tidak memiliki nilai urgensi yang berarti dalam dinamika politik DPRD. Justru publik berhak bertanya, jangan-jangan ini hanya ‘main drama’ politik untuk membangun kesan seolah-olah paling kritis terhadap etika dan tata tertib DPRD,” kata Muhri Fauzi Hafiz di Medan, Selasa (28/7/2026).
Muhri menjelaskan, dalam sistem politik di DPRD, fraksi merupakan kekuatan utama dalam menentukan sikap kelembagaan. Oleh karena itu, menurutnya, apabila suatu persoalan dianggap penting, semestinya fraksi mengambil langkah politik secara resmi.
“Kalau benar Ricky Anthony menganggap tindakan walk out Gubernur sebagai persoalan serius, lalu di mana sikap fraksinya? Mengapa fraksinya tidak mengeluarkan pernyataan resmi? Mengapa tidak menggunakan hak-hak politik yang dimiliki DPRD melalui mekanisme kelembagaan?” ujarnya.
Ia menilai tidak adanya respons resmi dari fraksi menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak dipandang sebagai isu yang memiliki bobot politik sebagaimana disampaikan Ricky Anthony.
“Di DPRD, yang mempunyai kekuatan politik penuh adalah fraksi. Seorang pimpinan DPRD sekalipun tidak akan mampu menggerakkan keputusan politik tanpa dukungan fraksi. Karena itu, apabila fraksinya sendiri memilih diam, maka sangat wajar jika publik menilai kritik Ricky Anthony hanyalah drama politik yang memanfaatkan momentum,” tegasnya.
Muhri juga berpendapat bahwa kritik yang tidak diikuti langkah politik melalui jalur kelembagaan hanya akan menjadi konsumsi publik tanpa menghasilkan penyelesaian yang konkret.
“Kalau memang yakin Gubernur melanggar etika atau tata tertib DPRD, buktikan melalui mekanisme resmi,” pungkas Muhri Fauzi Hafiz. (r/isl)