Medan – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Himpunan Aktivis Republik Indonesia (HARI) Sumatera Utara menyatakan akan membawa temuan terkait dugaan ketidaksesuaian penyajian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga berasal dari SPPG Senopati ke forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sumatera Utara.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPW HARI Sumut, Jeki Prasena Harahap S.H, M.H, kepada wartawan, Sabtu (25/7/2026).
Jeki mengatakan, langkah tersebut diambil karena pihaknya menilai klarifikasi yang disampaikan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumatera Utara belum menjawab substansi persoalan yang mereka laporkan.
“Jawaban atau klarifikasi yang kami terima melalui Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumatera Utara tidak masuk akal dan seolah menyederhanakan masalah. Penjelasan tersebut tidak memadai, karena tidak menjawab pokok persoalan mengenai mutu, kelayakan, dan kesiapan makanan yang disajikan kepada siswa,” ujarnya.
Jeki menjelaskan, sebelumnya pihaknya melaporkan temuan dugaan penyajian makanan MBG yang tidak sesuai pada Jumat, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.00 WIB, di SD Negeri 104209 Saentis, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan informasi yang diperoleh, makanan tersebut diduga dipasok oleh SPPG Senopati, Saentis, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Dalam temuan tersebut, pihak DPW HARI Sumut mendapati telur masih disajikan dalam kondisi cangkangnya belum dibuka atau dikupas, sehingga dinilai belum siap untuk langsung dikonsumsi oleh para siswa.
“Adapun temuan yang kami dapati adalah telur disajikan dalam kondisi cangkang belum dibuka atau dikupas, sehingga tidak layak langsung dikonsumsi oleh siswa. Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam proses penyajian makanan yang seharusnya sudah siap santap saat diterima peserta didik,” jelasnya.
Di tengah upaya pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG, DPW HARI Sumut menilai masih terdapat pelaksanaan di lapangan yang belum sejalan dengan semangat perbaikan yang diusung Presiden Prabowo Subianto maupun Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono.
Atas dasar itu, DPW HARI Sumut berencana membawa persoalan tersebut ke DPRD Sumatera Utara melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP). Langkah ini diharapkan dapat mendorong pengawasan yang lebih kuat terhadap pelaksanaan Program MBG, khususnya terkait kualitas, kelayakan, dan kesiapan makanan yang diterima para siswa.
Jeki menegaskan bahwa upaya tersebut bukan untuk menghambat program pemerintah, melainkan sebagai bentuk dukungan agar Program MBG berjalan sesuai tujuan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“Ini semua kami lakukan sebagai bentuk dukungan penuh terhadap keberhasilan Program MBG, agar pelaksanaannya tetap terjaga mutunya dan tidak mencederai kepercayaan publik terhadap program andalan Bapak Presiden Prabowo. Besar harapan kami agar ada ketegasan pengawasan demi perlindungan hak siswa untuk menerima makanan yang layak, aman, dan siap konsumsi,” tutupnya.
Sebelumnya, pihak DPW HARI telah menyurati BGN Regional Sumatera Utara meminta klarifikasi terkait hal ini. (r/isl)