JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali mengingatkan masyarakat mampu agar tidak ikut menikmati bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia menegaskan, subsidi energi seharusnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Peringatan tersebut disampaikan Bahlil di tengah fenomena perpindahan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Menurutnya, perbedaan harga menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian pengguna beralih menggunakan BBM bersubsidi.
Namun, Bahlil meminta masyarakat yang secara ekonomi mampu, termasuk pemilik kendaraan mewah, tidak mengambil porsi subsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil.
“Jangan sampai masyarakat mampu mengambil jatah subsidi warga yang berhak,” kata Bahlil di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Bahlil menjelaskan, pengisian BBM subsidi untuk kendaraan pribadi kelas menengah juga telah diatur. Untuk kendaraan seperti Toyota Avanza dan jenis sekelasnya, batas pengisian disebut sekitar 50 liter per hari.
Sementara itu, kendaraan angkutan seperti truk dapat melakukan pengisian sesuai dengan kapasitas tangki kendaraan.
Tangki Modifikasi Jadi Sorotan
Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah dugaan penyalahgunaan BBM subsidi menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi.
Bahlil mengungkapkan adanya kendaraan yang dilengkapi tangki tambahan berkapasitas sangat besar. Berdasarkan temuan aparat, terdapat tangki rakitan yang mampu menampung sekitar 700 liter hingga 1.000 liter BBM.
Temuan tersebut disebut terungkap dalam penindakan aparat terkait persoalan antrean panjang BBM subsidi di Makassar, Sulawesi Selatan.
Menurut Bahlil, sejumlah kendaraan, termasuk Fortuner dan truk, ditemukan menggunakan tangki tambahan yang dibuat khusus untuk menampung BBM dalam jumlah besar.
“Temuan aparat menunjukkan ada kendaraan dengan tangki rakitan hingga sekitar satu ton,” ungkapnya.
Praktik tersebut diduga dilakukan untuk kepentingan komersial atau memperoleh keuntungan tertentu. Jika pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar terus terjadi, kondisi itu berpotensi mengurangi ketersediaan BBM bersubsidi yang seharusnya dapat diakses masyarakat lainnya.
Pengawasan Akan Diperketat
Bahlil menegaskan pemerintah bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum telah mengambil langkah untuk mengatasi persoalan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut.
Kondisi antrean BBM subsidi di Makassar juga disebut mulai berangsur normal setelah dilakukan penanganan.
Pemerintah memastikan pengawasan akan terus diperkuat untuk mencegah subsidi BBM disalahgunakan dan berubah menjadi keuntungan bagi oknum tertentu.
Pesan pemerintah, kata Bahlil, pada prinsipnya jelas: subsidi harus kembali kepada fungsi awalnya, yakni membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan menjadi celah untuk pemborongan BBM atau mencari keuntungan pribadi. (bc/isl)