MEDAN – Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Aktivis Republik Indonesia (DPP HARI) menyoroti kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo, Tanah Karo, dan sejumlah wilayah lainnya.
DPP HARI menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut dan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan makanan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua Harian DPP HARI, H.M. Nezar Djoeli, ST, mengatakan insiden keracunan yang terjadi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program MBG.
“Kami turut berduka atas peristiwa yang terjadi di beberapa tempat. Kejadian ini harus menjadi evaluasi total terhadap sistem pengelolaan makanan di seluruh dapur SPPG. Jangan sampai kelalaian dalam menjaga kebersihan mengorbankan kesehatan anak-anak Indonesia,” tegas Nezar, Selasa (8/9/2026).
Menurut Nezar, BGN perlu menetapkan dan menerapkan standar higienitas yang lebih ketat di seluruh dapur SPPG. Setiap makanan yang akan didistribusikan ke sekolah maupun pesantren, kata dia, harus melalui pemeriksaan akhir untuk memastikan makanan aman dan layak dikonsumsi.
Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan keamanan pangan, termasuk penggunaan peralatan yang dapat membantu mendeteksi potensi kontaminasi sebelum makanan didistribusikan.
“Kalau perlu gunakan alat pendeteksi keamanan pangan sebagai tahap akhir sebelum makanan dikirim ke sekolah. Jangan hanya mengandalkan pemeriksaan manual. Standar kebersihan harus diterapkan secara ketat tanpa ada toleransi,” ujarnya.
Nezar menegaskan bahwa kasus keracunan tidak boleh dinilai hanya berdasarkan jumlah korban. Menurutnya, setiap kasus harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pengendalian mutu makanan.
“Ini bukan soal besar atau kecilnya persentase. Ini menyangkut keselamatan manusia. Satu korban saja sudah menjadi alarm bahwa sistem pengawasan dan pengendalian mutu masih harus dibenahi secara serius,” katanya.
Sebagai bahan pembelajaran, DPP HARI juga mendorong pemerintah mempelajari sistem penyediaan makanan bergizi bagi pelajar di Jepang. Nezar menilai penerapan standar sanitasi yang ketat, pengolahan makanan secara modern, serta penerapan prosedur kebersihan bagi petugas dapur dapat menjadi referensi dalam memperkuat tata kelola program MBG di Indonesia.
Selain memperketat standar higienitas, DPP HARI meminta adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas dalam pengelolaan SPPG. Menurut Nezar, tanggung jawab atas keamanan makanan tidak boleh hanya dibebankan kepada petugas pelaksana di lapangan.
“Kepala setiap SPPG harus bertanggung jawab penuh atas keamanan makanan yang diproduksi di wilayahnya. Demikian pula kepala regional harus bertanggung jawab terhadap seluruh SPPG yang berada di bawah pengawasannya,” ungkapnya.
Nezar berharap pembenahan tata kelola dan pengawasan tersebut dapat mencegah terulangnya kasus keracunan pada program MBG.
DPP HARI juga meminta agar dugaan kelalaian yang terbukti menyebabkan masyarakat, khususnya peserta didik, mengalami keracunan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Nezar, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keamanan pangan yang memenuhi unsur pidana, aparat penegak hukum perlu melakukan proses hukum berdasarkan alat bukti yang cukup.
“Apabila terbukti terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keamanan pangan yang mengakibatkan keracunan massal, maka penanggung jawab dapur, kepala SPPG, maupun pihak pengawas yang memiliki tanggung jawab tidak cukup hanya dikenai sanksi administratif. Jika ditemukan unsur pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, proses hukum harus ditegakkan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Nezar.
Ia menambahkan, ketegasan tersebut diperlukan agar pengelolaan program MBG berjalan dengan standar keamanan pangan yang tinggi dan keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama.
“Dengan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan standar higienitas yang tinggi, kami berharap kejadian seperti yang terjadi di sejumlah daerah tidak akan terulang kembali,” pungkasnya.(bj)