DENPASAR — Ribuan anggota Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Provinsi Bali resmi dikukuhkan dalam Apel Akbar yang digelar di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Sabtu (19/9/2026).
Pengukuhan pengurus DPD dan DPC tersebut dilakukan langsung oleh Jaksa Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP ABPEDNAS, ST Burhanuddin.
Acara turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Bali, Manggala Utama Pacalang Bali, serta sekitar 1.000 pacalang dari berbagai daerah di Bali.
Dalam sambutannya, ST Burhanuddin menegaskan bahwa pengukuhan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
“Pengukuhan pada hari ini bukan hanya sekadar seremonial, melainkan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan keikhlasan. Desa adalah akar pondasi dan struktur nasional bangsa Indonesia. Di sanalah nilai-nilai luhur gotong royong, suasana kekeluargaan, dan kearifan lokal tetap hidup dan terjaga,” tegas Burhanuddin.
Menurutnya, keberadaan Satlinmas memiliki peran penting dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta mengantisipasi berbagai potensi kerawanan sosial di lingkungan masyarakat.
Sementara itu, ABPEDNAS menjadi wadah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus mitra pemerintah desa dalam mengawal aspirasi masyarakat. Keberadaan organisasi tersebut diharapkan turut mendorong terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pengawas ASLINMAS Indonesia, Prof. Dr. Reda Manthovani, mengatakan pembentukan asosiasi tersebut diarahkan untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi, mulai dari tingkat daerah hingga nasional.
Menurut Reda, penguatan organisasi juga dapat mendukung pengawasan terhadap tata kelola keuangan desa serta membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai program pemerintah.
Selain memperjuangkan kesetaraan fasilitas dan kebijakan bagi anggota Satlinmas di daerah, asosiasi tersebut diharapkan menjadi jembatan agar program pemerintah pusat dapat diakses hingga tingkat desa.
“Dengan berkumpulnya dan terbentuknya asosiasi ini, program-program pemerintah yang ada di pusat bisa kita tarik ke bawah, ke desa-desa. Mulai dari program budidaya ikan tematik Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemberdayaan melalui CSR, hingga akses beasiswa,” ujar Reda.
Pengukuhan pengurus ASLINMAS dan ABPEDNAS se-Bali tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan desa.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa sekaligus meningkatkan kapasitas perlindungan masyarakat dalam menjaga ketenteraman serta menghadapi berbagai potensi kerawanan di wilayah.
Tentang ASLINMAS dan ABPEDNAS
ASLINMAS merupakan wadah berhimpun yang berfokus pada penguatan kapasitas dan koordinasi Satuan Perlindungan Masyarakat. Sementara ABPEDNAS merupakan wadah organisasi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memperkuat kapasitas kelembagaan serta peran BPD dalam tata kelola pemerintahan desa. (bc/isl)