KUALA LUMPUR — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mulai membuka peluang digelarnya pemilihan umum lebih cepat dari jadwal semestinya. Wacana tersebut muncul di tengah tekanan politik yang tidak hanya datang dari oposisi, tetapi juga dari salah satu sekutu utama dalam pemerintahan persatuan.
Anwar mengatakan dirinya terbuka mempertimbangkan usulan untuk mempercepat Pemilihan Umum ke-16 Malaysia atau GE16. Namun, ia menegaskan keputusan tersebut tidak akan diambil secara terburu-buru.
“Saya bisa mempertimbangkan saran-saran tersebut. Namun, keputusan akan saya ambil setelah saya memikirkannya. Kemudian, saya akan menyampaikannya kepada Yang di-Pertuan Agong,” ujar Anwar seperti dikutip New Straits Times (NST).
Pernyataan tersebut disampaikan Anwar setelah Wakil Perdana Menteri sekaligus Ketua Barisan Nasional (BN), Ahmad Zahid Hamidi, menyebut pemilu lebih awal sebagai pilihan yang lebih baik. Seruan serupa juga datang dari Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Se-Malaysia (PAS), yang merupakan bagian dari koalisi oposisi Perikatan Nasional (PN).
Secara konstitusional, GE16 Malaysia harus digelar paling lambat Februari 2028. Jika parlemen dibubarkan lebih awal, pemilu nasional dapat berlangsung sebelum batas waktu tersebut.
Koalisi Pemerintah Mulai Dinamis
Pemerintahan Anwar saat ini merupakan pemerintahan persatuan yang terdiri dari Pakatan Harapan (PH), BN, serta sejumlah koalisi berbasis wilayah Borneo. Namun, dinamika politik di antara partai-partai pendukung pemerintah mulai menunjukkan perubahan.
BN, misalnya, sempat memilih bertarung sendiri dalam pemilihan negara bagian Johor. Sementara dalam pemilihan negara bagian Negeri Sembilan, BN justru membangun kerja sama dengan PN.
Situasi serupa juga terlihat di Melaka. Empat anggota dewan dari Democratic Action Party (DAP), salah satu komponen PH, menarik dukungan terhadap pemerintahan negara bagian yang dipimpin Ketua Menteri dari BN.
Setelah pemilihan negara bagian Negeri Sembilan, BN dan PN bahkan menyatakan akan segera memulai pembicaraan mengenai kemungkinan kerja sama menghadapi pemilihan di Melaka. Pemilihan negara bagian tersebut harus digelar paling lambat Februari tahun depan.
Kondisi ini membuat peta politik Malaysia semakin dinamis menjelang GE16.
Zahid: BN Siap Jika Pemilu Dipercepat
Ahmad Zahid sebelumnya menyatakan bahwa akan lebih baik jika GE16 dilaksanakan lebih awal. Namun, ia menegaskan BN tetap siap apabila Anwar memilih menyelesaikan masa jabatan pemerintahannya secara penuh.
Menurut laporan Berita Harian, BN perlu mempersiapkan diri menghadapi pemilu nasional dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sekaligus memastikan koalisi tersebut tetap relevan secara politik.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan BN kembali bekerja sama dengan PH atau justru berkoalisi dengan PN, Zahid mengatakan keputusan akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian politik.
“Kami bersedia maju sendiri dalam pemilihan negara bagian Johor karena kondisi lanskap politik di sana, namun untuk Negeri Sembilan, kami merasa menjalin aliansi akan lebih menguntungkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keuntungan politik menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan arah negosiasi.
Meski mendorong kemungkinan pemilu lebih awal, BN menegaskan tetap berkomitmen mempertahankan pemerintahan persatuan dan stabilitas politik Malaysia.
Sekretaris Jenderal BN Zambry Abd Kadir juga menepis anggapan bahwa seruan pemilu dini merupakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan Anwar.
Menurutnya, isu “tebuk atap” tidak relevan karena BN tetap berkomitmen mempertahankan pemerintahan hingga tanggal pemilu ditetapkan.
Anwar Pilih Fokus Ekonomi dan Pemberantasan Korupsi
Di tengah meningkatnya pembicaraan mengenai pemilu dini, Anwar mengatakan pemerintah masih memprioritaskan persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menempatkan pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai agenda utama pemerintah.
“Bagi saya, inilah fokus-fokus pentingnya. Mengingat situasi saat ini, pemerintah tetap stabil, dan kita harus berkonsentrasi pada hal-hal tersebut,” kata Anwar.
Anwar juga menegaskan bahwa pejabat publik yang menjalankan tanggung jawab dengan benar dan memiliki rekam jejak bersih tidak perlu takut menghadapi penyelidikan aparat penegak hukum.
Ia merujuk pada sejumlah lembaga, termasuk Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC), kepolisian, serta Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).
PAS Klaim Siap Hadapi GE16 Kapan Pun Digelar
Sementara itu, Abdul Hadi Awang menyatakan PAS tidak mempermasalahkan kapan GE16 akan dilaksanakan.
Ia mengatakan partainya sudah mulai mempersiapkan kandidat dan berbagai kebutuhan untuk menghadapi pemilu nasional.
“Kami sedang mempersiapkan GE16 dan, insya Allah, kami siap dalam hal kandidat kami,” kata Hadi seperti dikutip NST.
Menurut Hadi, PAS siap menghadapi pemilu baik jika digelar lebih cepat maupun sesuai jadwal.
“Terserah pemerintah kapan GE16 akan diadakan. Kami tidak masalah jika diadakan lebih cepat atau lebih lambat,” ujarnya.
Dengan tekanan yang datang dari berbagai arah, keputusan Anwar mengenai waktu pelaksanaan GE16 kini menjadi salah satu isu politik paling penting di Malaysia. Jika parlemen benar-benar dibubarkan lebih awal, peta koalisi dan kerja sama antarpartai diperkirakan akan menjadi penentu utama pertarungan politik berikutnya. (bc/isl)