Oleh: Sugiat Santoso
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan satu pernyataan yang kuat menyangkut posisi Indonesia dalam pergaulan internasional dalam sesi terbatas forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS di New Delhi, India pada 12 September 2026 lalu.
Prabowo mengatakan, Indonesia tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan global saat ini.
Sikap yang mempertegas arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif sekaligus menegaskan komitmen nasional untuk tidak terjebak dalam polarisasi persaingan blok kekuasaan dunia.
Saat ini, tatanan global telah bergeser menjadi multipolar, ditandai dengan tersebarnya kekuatan ekonomi dan militer ke pelbagai aliansi.
Dampaknya, hadir dorongan dari berbagai kutub kekuatan untuk menarik negara-negara yang dianggap strategis untuk dijadikan orbit pengaruh.
Salah satunya adalah Indonesia dengan potensi ekonomi terbesar ke-16 di dunia dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa.
Selain itu, posisi geopolitik yang sangat krusial di kawasan Indo-Pasifik serta kekayaan sumber daya alam mineral yang melimpah membuat Indonesia memiliki daya tarik yang strategis di bidang investasi dan kerja sama pertahanan.
Artinya, Indonesia tidak bisa salah melangkah karena setiap keputusan politik luar negeri memiliki konsekuensi yang serius bagi kedaulatan serta kestabilan di dalam negeri.
Terlalu condong ke satu kutub kekuasaan global bisa menghadirkan masalah baru karena Indonesia terjerumus dalam persaingan proksi antar kekuatan negara-negara adidaya.
Oleh karena itu, dalam pernyataan lainnya di forum BRICS, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk mengubah kerentanan menjadi kekuatan.
Elemen strategis seperti ketahanan, inovasi, diplomasi dan keberlanjutan perlu diarahkan untuk membangun ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dunia.
Fondasinya adalah komitmen bersama antarnegara dalam mengelola mineral kritis serta sumber energi global secara bijak sebagai pilar utama pembangunan di era ekonomi hijau.
Hilirisasi
Salah satu langkah konkret diplomasi Indonesia di bidang ekonomi adalah terkait hilirisasi.
Pada berbagai kunjungannya ke luar negeri, baik untuk kerja sama bilateral maupun multilateral, Presiden Prabowo selalu membawa misi strategis terkait posisi Indonesia yang tidak hanya fokus pada ekspor bahan mentah, tetapi juga berkeinginan untuk memenuhi rantai pasok global.
Agenda diplomasi Prabowo dalam dua tahun pemerintahannya juga berfokus pada hilirisasi strategis mineral kritis, seperti nikel, bauksit dan tembaga.
Kebijakan ini tidak bertujuan mendikte arah investasi dunia, melainkan merupakan tindakan strategis agar Indonesia memiliki daya tawar dalam menghadapi tekanan hegemoni dari berbagai blok kekuatan dunia.
Strategi memperkuat kebijakan hilirisasi tentu bukan tanpa risiko mengingat status Indonesia yang dikategorikan sebagai negara berkembang.
Alasannya, ada pandangan klasik yang menyebutkan bahwa negara-negara maju cenderung enggan melihat negara berkembang ikut maju karena dianggap berpotensi mengganggu dominasi mereka dalam rantai pasok mineral global.
Melalui intensitas kunjungan kerja ke luar negeri, Prabowo terus berupaya memperluas kemitraan antarnegara guna menarik perhatian dunia bahwa Indonesia adalah negara potensial yang siap bertransformasi menjadi negara maju dengan konsisten membangun kemitraan.
Kemitraan yang sifatnya setara bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi nasional dengan syarat setiap investasi asing yang masuk ke Indonesia wajib melakukan transfer teknologi serta memberdayakan masyarakat dalam membangun ekosistem industri.
Selain itu, kerja sama bilateral dengan negara-negara maju secara otomatis membuka kesempatan untuk investasi di bidang teknologi pengolahan sehingga posisi Indonesia bisa lepas dari ketergantungan terhadap monopoli satu negara adidaya tertentu.
Hal ini pula yang mendasari setiap kali Prabowo berbicara di forum-forum ekonomi dunia seperti Eastern Economic Forum (EEF), World Economic Forum (WEF) hingga KTT BRICS pembahasan mengenai hilirisasi menjadi pilar utama yang terus digaungkan.
Prabowo tidak ingin posisi Indonesia hanya sebagai objek tapi mampu menjadi subjek yang mampu memainkan peran kunci dalam industri perdagangan internasional.
Tidak hanya itu narasi hilirisasi yang disampaikan oleh Prabowo turut memicu kesadaran global bahwa negara berkembang juga memiliki hak mengolah kekayaan alamnya sendiri demi kemakmuran rakyatnya.
Mendayung di antara Banyak Karang
Proklamator kemerdekaan sekaligus Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta, tahun 1948 menyampaikan pidato berjudul “Mendayung di Antara Dua Karang” di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Yogyakarta.
Pidato dari Bung Hatta ini secara kontekstual menjelaskan posisi Indonesia di tengah dua kekuatan politik global, yaitu Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet) yang kala itu terlibat dalam Perang Dingin.
Bung Hatta kemudian meletakkan fondasi politik luar negeri bebas-aktif Indonesia.
Di mana “bebas” tidak berarti tidak mengikatkan diri pada blok kekuatan geopolitik mana pun.
Sementara “aktif” berarti posisi Indonesia dalam pergaulan internasional bersifat mandiri dan proaktif terus memperjuangkan perdamaian dunia serta memperkuat kedaulatan nasionalnya.
Prinsip dasar “Mendayung di Antara Dua Karang” ala Bung Hatta kini dimodernisasi dalam bentuk baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo melalui kerangka taktis, yaitu mendayung di antara banyak karang.
Jika Perang Dingin berfokus pada dinamika dua blok konfrontatif, maka era kontemporer saat ini jauh lebih kompleks dengan hadirnya tata dunia multipolar yang melibatkan beragam pusat kekuatan global.
Kendati lanskap politik global bersifat lebih kompleks, hal itu tidak lantas membuat posisi politik luar negeri Indonesia mengalami pergeseran.
Secara prinsipil, Prabowo tetap teguh berpegang pada asas politik luar negeri bebas aktif dengan mengambil jarak dan tidak bergabung dalam aliansi militer mana pun, melainkan aktif menjalin kemitraan strategis yang inklusif demi mengamankan kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi Indonesia.
Hal ini telah dipraktikkan secara empiris melalui keaktifan diplomasi Prabowo dengan intensitas kunjungan kerjanya ke berbagai negara kunci dunia seperti ke Perancis, Rusia, Inggris, Uni Emirat Arab, Brasil, Tiongkok, hingga Amerika Serikat.
Prabowo ingin menunjukkan, kepada dunia bahwa diplomasi Indonesia di abad ke-21 lebih dinamis dan efektif dengan konsisten memegang prinsip dasar “seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak”.
(Tulisan juga telah dipublikasikan di Kompas)