Oleh: Jufri
Ketika menulis tesis tentang ilmu komunikasi, saya pernah membahas konsep dramaturgi yang diperkenalkan Erving Goffman. Saat itu saya tertarik memahami bagaimana seseorang membangun peran, menampilkan dirinya, dan mengelola kesan di hadapan orang lain. Ada panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*). Konsep ini ternyata tidak hanya menarik untuk membaca perilaku manusia dalam kehidupan sosial, tetapi juga relevan untuk memahami dinamika politik.
Belakangan, ketika mencermati berbagai persoalan nasional, mulai dari Sadap Ijazah hingga suket (Surat Keterangan), saya kembali teringat dengan konsep tersebut. Sebab, politik tidak selalu bisa dibaca hanya dari apa yang disampaikan dan diperlihatkan kepada publik. Ada komunikasi politik, relasi kekuasaan, kepentingan, dan dinamika di belakang layar yang perlu dipahami secara lebih utuh.
Saya melihat, persoalan ini memang soal politik. Karena itu, kalau dibicarakan oleh orang yang tidak memahami politik, pembahasannya bisa tidak nyambung. Bukan berarti setiap orang harus menjadi ahli politik untuk ikut berbicara, tetapi setidaknya perlu memahami bahwa politik memiliki banyak lapisan dan tidak selalu sesederhana apa yang terlihat di permukaan.
Ada tiga perspektif yang menarik untuk membaca persoalan ini, yaitu komunikasi politik, hubungan politik dan hukum, serta dramaturgi politik.
Pertama, komunikasi politik.
Dalam politik, komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi atau memberikan pernyataan kepada publik. Komunikasi politik juga berkaitan dengan pembentukan opini, pengelolaan persepsi, pengaruh terhadap sikap masyarakat, dan upaya membangun legitimasi kekuasaan.
Sebuah isu bisa berkembang menjadi persoalan nasional bukan hanya karena substansi masalahnya, tetapi juga karena bagaimana isu tersebut dikomunikasikan, siapa yang menyampaikan, melalui saluran apa, dan bagaimana masyarakat menerimanya.
Dalam kasus SADAP, IJAZAH, dan SUKET, kita perlu memperhatikan bagaimana setiap pihak membangun narasi. Ada pernyataan, bantahan, klarifikasi, argumentasi hukum, dan opini yang saling berhadapan. Media sosial kemudian mempercepat penyebaran informasi, bahkan sering kali membuat batas antara fakta, opini, dan spekulasi menjadi kabur.
Di sinilah komunikasi politik bekerja. Siapa yang berhasil membangun persepsi publik, bagaimana pesan dikemas, dan sejauh mana masyarakat mempercayai pesan tersebut menjadi bagian penting dari dinamika politik.
Kedua, hubungan politik dan hukum.
Politik dan hukum memang dua bidang yang berbeda, tetapi dalam praktik ketatanegaraan keduanya memiliki hubungan yang sangat erat.
Hukum seharusnya menjadi instrumen untuk menjaga keadilan, kepastian, dan ketertiban. Sementara politik berkaitan dengan proses memperoleh, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan.
Persoalannya muncul ketika hukum dan kekuasaan saling bersinggungan. Apakah hukum benar-benar bekerja secara independen? Apakah proses penegakan hukum bebas dari kepentingan politik? Apakah pejabat dan lembaga negara menjalankan kewenangannya berdasarkan aturan, bukan tekanan atau kepentingan kelompok?
Pertanyaan seperti ini sah dalam negara demokrasi. Namun, pertanyaan harus tetap dibedakan dari tuduhan. Dugaan intervensi politik tidak otomatis menjadi fakta, sebagaimana sebuah keputusan hukum juga harus dibaca berdasarkan proses, kewenangan, dan argumentasi yang mendasarinya.
Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa persoalan hukum dapat memiliki konsekuensi politik, dan persoalan politik dapat berujung pada proses hukum. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan, tetapi juga tidak bisa selalu dipisahkan.
Ketiga, dramaturgi politik.
Ini bagian yang tidak kalah menarik.
Konsep dramaturgi Erving Goffman menjelaskan bagaimana manusia menampilkan dirinya dalam kehidupan sosial layaknya seorang aktor di atas panggung. Ada panggung depan ( front stage ), tempat seseorang menampilkan peran yang ingin dilihat publik, dan panggung belakang ( back stage ), tempat berbagai persiapan, pembicaraan, strategi, dan dinamika berlangsung.
Dalam politik, pendekatan ini menarik untuk memahami bagaimana pejabat, tokoh, institusi, dan kelompok kepentingan membangun penampilan di hadapan masyarakat.
Apa yang disampaikan di depan kamera belum tentu menggambarkan seluruh proses yang berlangsung di belakang layar. Pernyataan resmi, konferensi pers, bantahan, klarifikasi, hingga pertemuan antarelite dapat menjadi bagian dari penampilan politik.
Namun, perlu dicatat, dramaturgi bukan berarti semua pernyataan politik adalah sandiwara atau semua yang berlangsung di belakang layar pasti merupakan konspirasi. Ini adalah alat analisis untuk memahami bagaimana peran, citra, pesan, dan kesan dikelola dalam kehidupan politik.
Dengan pendekatan ini, kita dapat bertanya: apakah yang ditampilkan kepada publik sama dengan apa yang sesungguhnya berlangsung dalam proses pengambilan keputusan? Apakah ada perbedaan antara pernyataan resmi dan dinamika di baliknya? Bagaimana masyarakat membangun persepsi terhadap para aktor politik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting, tetapi jawabannya tetap membutuhkan bukti dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mengapa Kita Perlu Mengerti Politik?
Politik bukan hanya urusan politisi, partai politik, pejabat negara, atau mereka yang sedang berebut kekuasaan. Politik sesungguhnya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kebijakan pemerintah, penegakan hukum, pendidikan, ekonomi, bahkan kehidupan organisasi dan masyarakat tidak terlepas dari keputusan-keputusan politik.
Karena itu, setiap warga negara perlu memiliki pemahaman politik. Bukan supaya semua orang menjadi politisi, melainkan agar tidak mudah dipengaruhi, dimanipulasi, atau digiring oleh kepentingan tertentu.
Orang yang memahami politik akan berusaha melihat persoalan dari berbagai sudut. Ia tidak cepat mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu pernyataan, satu potongan video, atau satu informasi yang beredar di media sosial. Ia akan mencoba memahami konteks, membaca kepentingan, mengenali aktor, membedakan fakta dan opini, serta melihat kemungkinan konsekuensi dari sebuah peristiwa.
Dalam politik, kita juga perlu memahami bahwa apa yang disampaikan kepada publik merupakan bagian dari komunikasi. Ada pesan yang ingin dibangun, citra yang ingin ditampilkan, persepsi yang ingin dibentuk, dan terkadang ada kepentingan yang tidak disampaikan secara terbuka.
Namun, memahami politik bukan berarti harus selalu mencurigai setiap orang. Justru pemahaman politik yang baik membuat kita lebih rasional, tidak mudah percaya, tetapi juga tidak mudah menuduh.
Demokrasi membutuhkan masyarakat yang bukan hanya memiliki hak memilih, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, memahami kebijakan, mengawasi kekuasaan, dan berani menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.
Banyak pihak mengaitkan berbagai dinamika ini dengan mantan Presiden Joko Widodo atau yang sering disebut sebagai Geng Solo. Namun, berbagai keterkaitan dan dugaan tersebut harus tetap ditempatkan sebagai praduga yang memerlukan pembuktian, bukan kesimpulan yang dianggap sudah terkonfirmasi.
Demikian pula dengan Presiden Prabowo Subianto. Tantangannya bukan hanya menyelesaikan persoalan yang sedang berkembang, tetapi juga mengembalikan kepercayaan rakyat, bukan semata-mata kepada dirinya sebagai presiden, melainkan kepada negara dan seluruh institusi pemerintahan.
Kepercayaan publik tidak dibangun dengan propaganda atau sekadar pernyataan tegas. Ia tumbuh melalui transparansi, kepastian hukum, keberanian membenahi institusi, dan konsistensi dalam menjalankan konstitusi.
Pada akhirnya, kita perlu memahami bahwa politik bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, siapa yang berseberangan, atau siapa yang sedang memenangkan pertarungan opini. Politik juga tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana hukum diperlakukan, bagaimana informasi dikendalikan atau disebarkan, dan bagaimana masyarakat membangun kepercayaannya.
Karena itu, jangan berhenti pada apa yang terlihat di panggung depan. Tetapi jangan pula mengarang cerita tentang panggung belakang.
Kita tidak harus menjadi politisi untuk mengerti politik. Tetapi kita perlu mengerti politik agar tidak mudah dipermainkan oleh politik.
Bertanya bukan menuduh, mengkritisi bukan membenci. Kita perlu kritis, tetapi tetap rasional. Perlu memahami kepentingan, tetapi tidak terjebak prasangka. Sebab, dalam politik, kemampuan membaca peristiwa sama pentingnya dengan keberanian menyampaikan pendapat.
Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni