Medan – Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Aktivis Indonesia (DPP HARI) menyoroti kembali peristiwa keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa dan siswi di Kabupaten Sidoarjo. Insiden tersebut diduga dipicu oleh rendahnya standar higienitas dalam proses pengolahan makanan sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi bakteri yang membahayakan kesehatan para pelajar.
DPP HARI menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas musibah tersebut. Organisasi ini menilai peristiwa itu tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami turut berduka atas peristiwa yang terjadi di Sidoarjo. Kejadian ini harus menjadi evaluasi total terhadap sistem pengelolaan makanan di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jangan sampai kelalaian dalam menjaga kebersihan mengorbankan kesehatan anak-anak Indonesia,” tegas Ketua Harian DPP HARI, H.M. Nezar Djoeli, ST kepada wartawan, Kamis (3/9/2026).
Nezar mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) segera menetapkan standar nasional yang lebih ketat terkait higienitas seluruh dapur SPPG. Menurutnya, setiap makanan yang akan didistribusikan ke sekolah maupun pesantren wajib melalui proses pemeriksaan akhir dengan teknologi atau peralatan yang mampu memastikan makanan benar-benar aman, steril, dan layak dikonsumsi.
“Kalau perlu gunakan alat pendeteksi keamanan pangan sebagai tahap akhir sebelum makanan dikirim ke sekolah. Jangan hanya mengandalkan pemeriksaan manual. Standar kebersihan harus diterapkan secara ketat tanpa ada toleransi,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa sekecil apa pun angka kasus keracunan, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.
“Ini bukan soal besar atau kecilnya persentase. Ini menyangkut keselamatan manusia. Satu korban saja sudah menjadi alarm bahwa sistem pengawasan dan pengendalian mutu masih harus dibenahi secara serius,” katanya.
Sebagai bahan evaluasi, DPP HARI mendorong pemerintah mempelajari sistem penyediaan makan bergizi di Jepang yang dinilai berhasil menjaga keamanan pangan bagi jutaan pelajar. Negara tersebut menerapkan standar sanitasi yang sangat ketat, mulai dari penggunaan teknologi antibakteri, sistem pengolahan modern, hingga prosedur penggunaan pakaian khusus bagi seluruh petugas dapur.
Di akhir pernyataannya, Nezar meminta BGN melakukan reformasi tata kelola agar tanggung jawab tidak berhenti pada pelaksana di lapangan.
“Kepala setiap SPPG harus bertanggung jawab penuh atas keamanan makanan yang diproduksi di wilayahnya. Demikian pula kepala regional harus bertanggung jawab terhadap seluruh SPPG yang berada di bawah pengawasannya. Dengan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan standar higienitas yang tinggi, kami berharap kejadian seperti di Sidoarjo tidak akan terulang kembali,” ungkapnya.
Selain itu, DPP HARI menegaskan bahwa setiap dugaan kelalaian yang mengakibatkan masyarakat, khususnya peserta didik, mengalami keracunan harus ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Ke depan, apabila terbukti terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keamanan pangan yang mengakibatkan keracunan massal, maka penanggung jawab dapur, kepala SPPG, maupun pihak pengawas yang memiliki tanggung jawab tidak cukup hanya dikenai sanksi administratif. Aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan dan, apabila ditemukan unsur pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, proses hukum harus ditegakkan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketegasan ini penting agar menimbulkan efek jera dan memastikan keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama,” tutup Nezar. (r/isl)