TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) diminta memaksimalkan kawasan transmigrasi yang belum produktif untuk mendukung program cetak sawah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan, pemerintah pusat menargetkan pencetakan sawah baru di Malut seluas 10.000 hektare. Namun, hingga kini realisasinya baru sekitar 1.900 hektare.
“Peluang cetak sawah baru masih sangat besar jika dapat memaksimalkan lahan-lahan transmigrasi yang sudah ada dan masih belum produktif,” ujar Viva Yoga saat Rakor Kementerian Transmigrasi dengan Pemprov Malut dan pemerintah daerah pengelola kawasan transmigrasi di Kota Ternate, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, apabila pemerintah daerah sepakat membuka lahan sawah baru, Kementerian Transmigrasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk merealisasikan program tersebut.
Program cetak sawah tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan mewujudkan swasembada beras, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan transmigran serta masyarakat lokal yang berprofesi sebagai petani.
“Tenaga kerjanya bisa memanfaatkan masyarakat setempat atau lokal,” katanya.
Viva Yoga menilai pengembangan sawah di luar Jawa semakin penting karena lahan pertanian di Pulau Jawa terus mengalami alih fungsi. Ia menyebut sekitar 100.000 hektare sawah di Jawa beralih fungsi setiap tahun menjadi perumahan, pabrik, jalan, maupun fasilitas umum lainnya.
Namun, ia mengingatkan program cetak sawah harus dibarengi pembangunan infrastruktur pertanian. Menurutnya, pencetakan sawah tanpa dukungan irigasi, bendungan, dan sumber air hanya akan membuat lahan tidak produktif.
“Jangan sampai cetak sawah lalu tidak ada saluran irigasi dan bendungan,” tegasnya.
Karena itu, pembangunan kawasan transmigrasi akan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan kementerian teknis terkait, di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kemendikdasmen, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam rakor tersebut, sejumlah pemerintah daerah juga menyampaikan persoalan yang dihadapi sektor pertanian, mulai dari keterbatasan irigasi, limbah pertambangan hingga banjir.
Sekretaris Daerah Pemprov Malut Samsuddin Abdul Kadir mengatakan, rakor tersebut penting karena berbagai persoalan di daerah dapat langsung disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Rakor sangat efektif karena langsung didengarkan oleh Bapak Wakil Menteri,” ujarnya.
Samsuddin menyebut keberadaan kawasan transmigrasi memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan Malut. Kehadiran transmigran yang mengembangkan pertanian padi, kata dia, turut mendorong masyarakat lokal mengikuti pola bercocok tanam tersebut.
“Adanya transmigran yang bercocok padi di sawah, kebiasaan itu juga menular ke masyarakat lokal,” katanya.
Pemprov Malut, lanjut Samsuddin, berkomitmen meningkatkan produksi beras agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri sekaligus berkontribusi terhadap swasembada beras nasional.
Rakor tersebut dihadiri Sekda Pemprov Malut, kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi, serta para sekretaris daerah dari Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai. (r/isl)