JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan seluruh kadernya bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang dapat dimiliki untuk selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanat rakyat yang memiliki batas waktu dan harus dijalankan dengan tetap menjaga demokrasi.
Hal itu disampaikan AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026) malam.
“Kekuasaan adalah amanat rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY.
AHY mengatakan demokrasi merupakan hak seluruh masyarakat, termasuk hak untuk memilih maupun dipilih sebagai pemimpin. Karena itu, seluruh pihak harus menjaga agar siklus demokrasi berjalan secara sehat.
Salah satunya, kata dia, dengan memastikan setiap pemilu berlangsung aman, nyaman, dan demokratis.
AHY kemudian mencontohkan proses transisi kekuasaan setelah 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga merupakan ayahnya.
“Kita patut belajar dari 10 tahun Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode,” ujarnya.
Menurut AHY, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap mekanisme demokrasi dan kehendak rakyat.
Karena itu, dia meminta seluruh kader Demokrat ikut memastikan pelaksanaan pemilu mendatang berjalan ideal, aman, dan sesuai dengan amanat demokrasi.
“Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat,” tegasnya.
Minta Kader Tak Minta Perlakuan Khusus
Dalam kesempatan tersebut, AHY juga mengingatkan kader Demokrat agar tidak meminta perlakuan khusus apabila tersandung persoalan hukum.
Dia menegaskan Partai Demokrat tidak akan membela kader yang terbukti bersalah hanya karena alasan pertemanan atau kedekatan politik.
“Sebaliknya jangan menyerang yang benar hanya karena ia lawan,” imbaunya.
AHY menekankan supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Menurutnya, hukum diciptakan untuk memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada masyarakat.
Karena itu, dia meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan amanat.
“Dengan begitu, berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari tindak pidana ringan hingga korupsi, dapat ditindak tanpa pandang bulu,” katanya.
AHY juga menegaskan prinsip tersebut berlaku apabila kader Demokrat yang menjadi pejabat negara tersangkut perkara hukum.
Dia meminta proses hukum tetap berjalan agar masyarakat memperoleh rasa aman dan keadilan.
“Hukum tidak boleh berubah karena nama, jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan dengan kekuasaan,” tegasnya.
Minta Aparat Negara Netral
AHY turut mengingatkan TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, aparatur sipil negara (ASN), serta seluruh aparatur negara untuk menjaga netralitas dalam setiap pemilu.
“Mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua,” ujarnya.
Menurut AHY, pemilu merupakan momentum bagi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusional dalam menentukan pemimpin. Karena itu, hak tersebut harus dapat digunakan secara bebas tanpa tekanan dari pihak mana pun.
“Aparat negara memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan nyaman. Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis,” tandasnya.
AHY kembali mengingatkan seluruh instansi pemerintah agar menjaga marwah pemilu sehingga masyarakat dapat menentukan pemimpin Indonesia di masa depan secara bebas dan demokratis.
“Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat,” pungkasnya.
Sejumlah petinggi Partai Demokrat hadir dalam peringatan HUT ke-25 tersebut. Di antaranya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman, serta Ketua Umum Srikandi Demokrat Annisa Pohan. (r/isl)