JAKARTA – Vietnam mencatat tonggak penting dalam perjalanan ekonominya setelah resmi masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper-middle-income economy) berdasarkan klasifikasi terbaru Bank Dunia. Pencapaian tersebut menjadi modal bagi Vietnam untuk mengejar target yang lebih besar, yakni menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Tahun 2045 menjadi target strategis bagi kedua negara. Indonesia menjadikannya sebagai momentum mewujudkan visi Indonesia Emas, sementara Vietnam menargetkan keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah menuju negara berpendapatan tinggi.
Dalam pembaruan klasifikasi Bank Dunia pada Juli 2026, Vietnam resmi masuk kategori negara berpendapatan menengah atas setelah pendapatan nasional bruto (Gross National Income/GNI) per kapitanya mencapai US$4.970 pada 2025, melampaui ambang batas US$4.636.
Indonesia sendiri sebenarnya telah lebih dulu berada di kelompok tersebut. Setelah sempat naik pada 2020, Indonesia kembali turun akibat dampak pandemi Covid-19 sebelum kembali memperoleh status negara berpendapatan menengah atas pada Juli 2023. Hingga 2025, GNI per kapita Indonesia tercatat mencapai US$5.120, sedikit lebih tinggi dibandingkan Vietnam.
Keberhasilan Vietnam mengakhiri status negara berpendapatan menengah bawah setelah perjalanan selama 17 tahun dinilai sebagai pencapaian penting. Kini, negara tersebut menargetkan GNI per kapita di atas US$14.376 agar dapat masuk kategori negara berpendapatan tinggi pada 2045.
Sementara itu, Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 juga menetapkan visi menjadi negara maju dengan meningkatkan pendapatan per kapita, memperkuat daya saing sumber daya manusia, menghapus kemiskinan ekstrem, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia.
Empat Faktor Keberhasilan Vietnam
Profesor Ekonomi National Economics University Vietnam, Ngo Thang Loi, menyebut terdapat empat faktor utama yang mendorong transformasi ekonomi Vietnam.
Pertama, pertumbuhan ekspor dan tingginya keterbukaan ekonomi. Selama periode 2021–2025, perdagangan internasional Vietnam tumbuh rata-rata sekitar 10 persen per tahun. Pada 2025, total nilai perdagangan negara itu mencapai US$920 miliar, dengan rasio perdagangan terhadap PDB mencapai 181 persen, jauh di atas rata-rata global.
Kedua, derasnya arus investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI). Sektor FDI menyumbang sekitar 20–22 persen PDB Vietnam, menghasilkan sekitar 75 persen ekspor nasional, hampir separuh output industri, serta menyerap lebih dari lima juta tenaga kerja. Investasi juga mulai bergeser ke sektor semikonduktor, elektronik, dan manufaktur berteknologi tinggi.
Ketiga, percepatan transformasi digital. Pada 2025, ekonomi digital Vietnam diperkirakan menyumbang 14,02 persen PDB atau sekitar US$72,1 miliar, dengan pertumbuhan yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.
Keempat, stabilitas makroekonomi yang didukung reformasi kelembagaan, penyederhanaan birokrasi, dan digitalisasi layanan publik sehingga menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Tantangan Menuju Negara Maju
Meski telah naik kelas, Vietnam masih menghadapi tantangan besar untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi.
Dekan Fulbright School of Public Policy and Management, Jonathan Pincus, menilai target tersebut masih realistis apabila pendapatan per kapita Vietnam mampu tumbuh rata-rata sekitar enam persen setiap tahun hingga dua dekade mendatang.
Namun, ia mengingatkan adanya tiga tantangan utama, yakni berakhirnya bonus demografi akibat menurunnya jumlah tenaga kerja usia produktif, tingginya ketergantungan terhadap impor komponen industri yang membatasi devisa, serta masih lemahnya transfer teknologi dari perusahaan asing kepada industri domestik.
Fokus pada Teknologi dan Inovasi
Menghadapi tantangan tersebut, Vietnam mulai mengubah strategi pertumbuhan ekonominya. Pemerintah kini memprioritaskan pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, transformasi digital, serta industri teknologi tinggi seperti semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), robotika, energi terbarukan, material maju, hingga teknologi kuantum.
Belanja riset dan pengembangan ditargetkan mencapai dua persen dari PDB. Pemerintah juga menargetkan ekonomi digital berkontribusi 30 persen terhadap PDB pada 2030 dan meningkat menjadi 50 persen pada 2045.
Perjalanan menuju negara maju dibagi ke dalam tiga tahap. Periode 2026–2030 difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis dan peningkatan produktivitas. Tahap 2031–2040 diarahkan untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atas melalui ekonomi berbasis pengetahuan dan transformasi hijau. Sementara periode 2041–2045 difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kepemimpinan di bidang teknologi masa depan.
Bank Dunia: Kualitas Institusi Menjadi Kunci
Selain inovasi dan teknologi, Bank Dunia menilai kualitas institusi menjadi faktor penentu keberhasilan Vietnam menuju negara maju.
Dalam laporan Vietnam 2045: Breaking Through – Institutions for a High-Income Future, Bank Dunia menekankan pentingnya peningkatan kualitas investasi publik, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, serta penguatan kewenangan pemerintah daerah.
Direktur Bank Dunia untuk Vietnam, Kamboja, dan Laos, Mariam J. Sherman, menegaskan bahwa institusi yang kuat merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Pengalaman Vietnam menunjukkan bahwa perjalanan menuju negara maju tidak hanya bergantung pada tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan membangun institusi yang efektif, meningkatkan produktivitas, memperkuat inovasi, dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Bagi Indonesia yang juga menargetkan menjadi negara maju pada 2045, pengalaman Vietnam menjadi salah satu contoh penting mengenai bagaimana transformasi ekonomi, reformasi kelembagaan, dan investasi pada teknologi dapat menjadi kunci dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang. (kmp/isl)